KPK MENAHAN BELASAN POLITIKUS

JAKARTA. – Setelah menahan sejumlah politikus, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu terpengaruh oleh gertakan siapa pun. Publik tentu menyokong upaya KPK membongkar tuntas skandal suap cek perjalanan. Tidak hanya menjerat politikus Senayan, tapi juga akan mengusut pemberi suapnya.

Langkah yang berani itu dilakukan Jumat (28/01) pekan lalu . KPK menahan belasan politikus yang menerima suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 ini dikirim secara berkelompok ke tiga rumah tahanan di Jakarta, yakni Pondok Bambu, Cipinang, dan Salemba. Di antara mereka terdapat nama-nama yang cukup dikenal oleh publik, seperti Paskah Suzetta dari Partai Golkar dan Panda Nababan dari PDI Perjuangan.

Menghadapi proses hukum itu, Paskah Suzetta langsung bereaksi. Ia mempersoalkan penyidik KPK yang belum menjerat Miranda. Pengusutan kasus ini dianggapnya tebang pilih karena penyuapnya pun tidak dijaring. Bekas Menteri Perencanaan Pembangunan ini juga mengancam akan melawan tindakan KPK secara politik.

Ancaman seperti itu jelas berlebihan karena KPK telah berjanji akan menjerat siapa pun yang terlibat dalam kasus cek suap. Ini berarti Miranda pun tak akan kebal hukum. Begitu pula Nunun Nurbaetie, yang berada di luar negeri. Istri bekas Wakil Kepala Kepolisian RI Adang Daradjatun ini dituduh terlibat dalam pembagian cek suap untuk anggota Dewan.

Tidak semestinya pula proses penegakan hukum dikaitkan dengan politik praktis atau dianggap sebagai manuver menghantam partai tertentu. Dalam kasus ini, harus diakui banyak politikus dari Golkar dan PDIP yang terjerat. Tapi bukankah dalam berbagai skandal korupsi banyak sekali politikus dari partai lain juga masuk penjara?

Lihat pula sejumlah gubernur dan bupati yang ditahan atau dihukum karena kasus korupsi. Mereka berasal dari beragam partai politik. Publik bahkan masih ingat, bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan pun pernah masuk bui. Besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dinilai bersalah dalam kasus pengucuran dana BI untuk anggota DPR.

Itu sebabnya, partai politik tidak boleh terpancing oleh provokasi politikus yang berusaha menyeret kasus cek suap ke urusan politik. Tak perlu melindunginya, partai justru harus berani menindak tegas para kadernya yang terlibat kasus korupsi. Langkah ini akan mengundang sokongan publik yang selama ini sudah muak terhadap merajalelanya korupsi di negeri ini.

Sebaliknya, jika partai-partai memusuhi KPK, langkah itu justru membuat citra mereka di mata masyarakat kian runtuh. Apalagi, masih terekam dalam ingatan publik, mereka berkali-kali berusaha mengerdilkan lembaga antikorupsi itu dengan segala cara. Tecermin dari sikap kader mereka di DPR, beberapa partai politik juga terkesan mendukung kriminalisasi pimpinan KPK yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan.

Publik pun akan semakin geram bila KPK diusik lagi justru karena keberaniannya memerangi korupsi. *(Tmp-IA)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s