DPRD Tangerang Buat Perda BPR

Herry Rumawatine, Ketua DPRD Kota Tangerang

Kota Tangerang ***-Guna mendorong perekonomian masyarakat kecil menengah dalam bidang usaha, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, pada tahun 2011 ini, akan memperjuangkan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Peraturan daerah (Perda)

Menurut Ketua DPRD Kota Tangerang, Herry Rumawatine,  prioritas memperjuangkan Raperda BPR ini menjadi Perda, merupakan inisiatif anggota DPRD Kota Tangerang karena melihat dari kebutuhan yang dirasa masyarakat sudah mendesak. ” Kota Tangerang telah menjadi kota besar, yang seharusnya telah memiliki BPR untuk mendorong geliat pasar kecil menengah, untuk itu kami akan memperjuangkan agar Raperda ini akan segera diketuk palu sebagai Perda ditahun ini,” katanya.

Lebih jauh Herry juga mengatakan, pentingnya BRP di Kota Tangerang adalah untuk memberikan permodalan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan permodalan dengan bunga yang ringan dan terjangkau. ” BPR sangat dibutuhkan masyarakat, sebenarnya wilayah lain sudah sejak lama memiliki BPR, sedangkan kita belum. Semoga saja hal ini dapat segera realisasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian kota Tangerang menjadi lebih maju lagi,” tuturnya.

Herry juga menjelaskan,  pada tahun 2010 lalu pemerintah Kota Tangerang dan DPRD telah menganggarkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk membantu pengusaha kecil di kota Tangerang. Hanya saja saat pendistribusiannya kepada masyarakat ternyata terbentur dengan aturan yang tidak memperbolehkan. Padahal pihak pemerintah sendiri akan mengucurkan  dana pinjaman tersebut kepada masyarakat secara langsung. namun anggaran sebesar Rp 10 miliar itu mengendap, sehingga menjadi dana yang mati selama satu tahun anggaran . Dengan adanya Perda BPR tersebut, nantinya diharapkan akan ada sebuah payung hukum yang jelas, sehingga baik pemerintah ataupun  masyarakat sama-sama dapat meningkatkan ekonomi dengan caranya masing-masing.  jadi dengan adanya BPR diharapkan peran renternir yang beredar di kalangan pengusaha kecil seperti pedagang atau petani menjadi mengecil. Dan nantinya BPR itu sendiri,diharapkan dapat berdiri sendiri seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar. Dimana akan ada penyertaan modal dari pemerintah, jelas Ketua DPRD

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s