40 % LAHAN PENGEMBANG WAJIB UNTUK RUANG TERBUKA

Kepala Dinas Tata Pemerintah Kota Tangerang, Meita Bachraeni

Pemkot Tangerang ***- Pemerintah kota (Pemkot) Tangerang kini terus meningkatkan penegakkan peraturan dalam pembangunan. Pemkot berusaha konsisten menerapkan peraturan hingga memberlakukan ketentuan bahwa dalam mendirikan bangunan setiap pengembang wajib memberikan 40 persen lahannya untuk ruang terbuka.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Tata Kota Tangerang, Meita Bachraeni kepada penulis. Ia mengatakan bahwa ketentuan ini berlaku bagi bangunan gedung serta ruko dan apartemen . “Dalam satu hamparan lahan, ketentuannya 60 persen untuk bangunan, dan 40 persen untuk ruang terbuka, baik itu parkir, jalan. Dalam 40 persen ruang terbuka, kami juga meminta agar 10 persennya digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH),” ucapnya.

Akan tetapi untuk gedung dan apartemen yang menjulang tinggi, Pemkot membalik peraturannya, yaitu 40 persen untuk bangunan dan 60 persen untuk ruang terbuka. Hal ini diperhitungkan dengan semakin tingginya bangunan sudah barang tentu semakin banyak penghuninya, sehingga diperlukan lahan yang tebih luas untuk parkir dan jalan.

” Ini merupakan insentif yang adil, sehingga 40 persen terbangun dan 60 persen ruang terbuka. Hal ini merujuk pada Kepmen PU yang dijadikan persyaratan. ,” katanya.

Kadis juga mengatakan bahwa pihaknya kita terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan bangunan baru di Kota Tangerang, mulai dari pengawasan Garis Sepadan Jalan, Garis Sepadan Bangunan, Garis Sepadan Pagar hingga pelanggaran di Garis Sepadan Sungai. “Kita membagi tiga zona pengawasan, barat, timur dan tengah. Pengawasan juga dilakukan dua kali seminggu yang dilakukan oleh 3 tim,” tuturnya kembali.

Pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pengembang dikatakan Kadis mulai dari pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dimana banyak pengembang yang saat melakukan pembangunan belum mengurus IMB nya ke Badan Perijinan Palayanan Terpadu. “Bila sudah dilakukan pembangunan tapi belum punya IMB kami berikan surat peringatan pertama, bila sampai peringatan keempat masih tidak dihiraukan, maka kami serahkan kepada Walikota higga nantinya ditindak lanjuti oleh SatpolPP,” ungkapnya.

Selama tahun 2010, Dinas Tata Kota mencatat ada 303 pelanggaran yang dilakukan para pengembang yang ada di 13 Kecamatan di Kota Tangerang. 236 diantaranya tidak melengkapi IMB, 15 bangunan yang sampai disegel, dan 107 yang melanggaar GSB,GSS,GSP.  (*)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s