KPK Sosialisasikan Penyelenggaraan Bansos Pada Pemda

Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah dan para kepala daerah lainya saat di Auditorium KPK

JAKARTA ***- Saat ini belum ada peraturan Menteri Dalam Negeri sehingga mengakibatkan ketidak seragaman terkait bantuan sosial (BANSOS), ketidak seragaman dalam pemberian bantuan social. Demikian dikatakan  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin, saat memaparkan hasil kajian kebijakan pengelolaan belanja BANSOS pada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda), di Auditorium KPK, Jakarta, Selasa (5/4).

Jasin menuturkan, untuk temuan sendiri dibagi dua aspek, yaitu regulasi (3 temuan) dan tatalaksana (7 temuan). Ketujuh temuan dalam tatalaksana itu terbagi pada proses penganggaran (2 temuan), penyaluran (2 temuan), serta pertanggungjawaban dan pengawasan (3 temuan).

“Terhadap tindak lanjut atas kajian kebijakan pengelolaan belanja BANSOS di Pemda, maka Kemendagri diharapkan membuat action plan atas sasaran perbaikan dan menyampaikan action plan tersebut ke KPK sebelum 4 Mei 2011,” tandas Jasin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan 10 kajian soal pengelolaan dan bantuan sosial di Pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menyambut baik temuan KPK yang menemukan adanya 10 kelemahan dalam pelaksanaan bantuan sosial (BANSOS). Gamawan akan menggandeng KPK guna menertibkan pelaksanaan Bansos di Pemerintah Daerah.

“Kita akan coba menertibkan bersama-sama KPK, saya akan rumuskan lagi. Itu akan kita bahas lagi secara mendalam dengan KPK,” tutur Gamawan.

Gamawan mengatakan dalam pelaksaaan BANSOS, bergantung pada karakteristik antar daerah yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam waktu dekat, Mantan Gubernur Sumatera Barat ini akan mengecek apakah peruntukan Bansos di tiap daerah sudah tepat.

“Karena setiap daerah punya karakteristik sendiri-sendiri. Salah satu contoh ada daerahnya yang Bansos-nya mencapai Rp 1,2 triliun. Dari data kita Rp 1,2 T itu sama dengan APBD salah satu provinsi. Yang perlu ditinjau itu kan kelayakannya berapa?” terang Gamawan.

Sementara itu Gubernur Banten, Hj Ratu Atut Chosiyah, menanyakan secara tegas terkait BANSOS yang telah terprogram dalam APBD yang telah berjalan untuk Tahun 2011, dimana KPK akan merevisi Permendagri mengenai BANSOS maupun hibah baik BANSOS untuk masyarakat langsung yaitu dalam bentuk BANSOS keagamaan ataupun bansos bidang olahraga. Apakah program bansos yang telah dialokasikan dalam APBD yang telah masuk kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Banten mulai bulan Januari hingga bulan April Tahun 2011 telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Untuk itu apakah memang harus menunggu aturan yang akan direvisi ataukah boleh tetap melanjutkan pemberian bansos tersebut atau harus diberhentikan dahulu hingga menunggu aturan yang berlaku selesai direvisi,” kata Gubernur Banten ini bertanya tanya.

Namun semuanya ini juga, “ Diharapkan KPK perlu memberikan penjelasan agar Pemerintah Daerah tetap bisa melayani masyarakat,” tutur Hj. Ratu. Atut Chosiyah.

Hadir pada acara paparan di Auditorium kantor KPK tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, serta sejumlah gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia.  (*Tim Portal)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s