PWI Banten Gelar Diskusi Keterbukaan Informasi

Firdaus Ketua PWI Cabang Banten dan Yhannu Setyawan Ketua KI Banten, dalam acara diskusi. Di Ruang Rapat PWI Cabang Banten

SERANG| Terkait tentang keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik,  Selasa (16/08/2011) malam di ruang rapat Sekertariat PWI Cabang Banten, digelar diskusi antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Banten dengan Komisi Informasi Publik (KIP) Banten.

Diskusi yang dirangkaikan dengan buka bersama tersebut dihadiri oleh Ketua PWI Cabang Banten Firdaus, Ketua KIP Banten Yhannu Setyawan, Wakil Ketua KIP Banten Achmad Nashrudin, Kabid Penataan Kelembagaan KIP Banten Alamsyah Basri, pengurus LKBH PWI Cabang Banten Faisal Rizal, Direktur Eksekutif LSM Galaksi Banten M Tohari Umar serta beberapa anggotanya, Kepala Sekretariat PWI Banten Tisman beserta staf dan sejumlah insan pers diantaranya adalah Wartawan Majalah Teras, Koran Banten.Com, dan wartawan PWI Banten.Com, sejumlah pengurus LKBH PWI Cabang Banten,  LSM Galaksi, serta beberapa perwakilan LSM Banten.

Diskusi yang dimulai sekitar pukul 19.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB tersebut berjalan cukup hangat, dan penuh kekeluargaan. Karena, topik diskusi yang sangat menarik seperti hak-hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Diskusi dilanjutkan dengan pembahasan bagaimana meningkatkan pengelolaan, dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik termasuk contoh-contoh sengketa informasi publik yang sedang hangat terjadi di Banten.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten, Yhannu Setyawan, memaparkan tentang peranan KIP Banten dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik. “Kami berjanji akan mengusung tugas dan fungsi KIP, secara optimal,”ungkap Yhannu.

Yhannu menjelaskan, bahwa KIP Banten dibentuk berdasarkan SK Gubernur Banten tertanggal  2 Februari 2011. Komisioner KIP dilantik pada tanggal 24 Februari 2011. Tupoksi KIP adalah menyelesaikan sengketa informasi dengan cara mediasi. Akan tetapi, KIP dari dua sisi juga dapat melakukan sosialisasi pendidikan kepada badan publik, agar dapat mengetahui, dan memperjelas tentang pemerintahan terbuka yang akan menghasilkan nilai-nilai kebaikan terhadap masyarakat.

“Dalam melaksanakan tupoksi, kami berpegang teguh pada ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 yang dipertegas melalui Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan KI No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,” paparnya.

Yhannu juga memaparkan progres penyelesaian sengketa informasi yang telah dilakukan oleh KIP Banten. “Dari 23 permohonan penyelesaian sengketa, sebanyak 16 telah diselesaikan, dan dinyatakan berhasil oleh berbagai pihak, dan 1 lagi sedang dalam proses karena masih menunggu mediasi terakhir. Sedangkan ada 5 sengketa informasi kita limpahkan kepada KIP Pusat, karena bukan domain dan tupoksi kita dalam menyelesaikannya. Beberapa waktu yang lalu kita juga telah menyelesaikan sengketa antara LSM Galaksi dan KPU Banten. Kemudian untuk Untirta berkasnya telah kita limpahkan ke KIP Pusat,” paparnya.

Pihaknya berharap ada solusi terbaik dalam mengurangi volume sengketa informasi. Untuk itu, Badan Publik Pemerintah di Provinsi Banten ini harus lebih mampu mengantisipasi untuk memberikan pelayanan informasi. “Jika prosedur penyelenggaraan keterbukaan informasi telah berjalan dengan baik, maka volume permohonan sengketa informasi tidak akan banyak,” ujarnya.

Terkait bentuk sinergi antara KIP dengan media Yhannu mengatakan bahwa pihak akan membangun komunikasi dengan media melalui kegiatan diskusi. “Seperti yang kita lakukan ini, kita melakukan diskusi dengan PWI Banten yang merupakan lembaga profesi para insan pers di Banten. Kehadiran PWI sangat dibutuhkan untuk memberikan atau menyebarluaskan informasi. Tanpa bantuan dari media, itu akan sulit karena KIP sendiri mempunyai kebatasan akses. Saya berharap, keterbatasan ini bisa dijembatani oleh teman-teman insan media, khususnya PWI,” harapnya.

Yhannu juga berharap, KIP Banten sebagai pelopor lembaga keterbukaan informasi (open governance), dapat didukung dengan keterbukaan masyarakat (open society) terhadap informasi publik, sehingga informasi publik juga benar-benar telah menjadi hak masyarakat. Sehingga berdampak terhadap percepatan kualitas produk masyarakat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi kelompok masyarakat, terutama bagi masyarakat Banten. “Selama ini tidak ada informasi yang dirahasiakan, tetapi kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi tersebut yang kurang. Di sinilah peran sentral KIP Provinsi Banten diperlukan,” tegasnya. @ Jukisan/Mansar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s