Sekda Banten Muhadi: Dana Hibah Diberikan Sesuai Kebutuhan

Serang| Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten setiap tahunnya mengalokasikan anggaran dana hibah dan bantuan sosial yang diberikan kepada sejumlah organisasi, lembaga, forum kemasyarakatan dan perorangan untuk menunjang kegiatannya.

Dalam perjalanannya, sejumlah kalangan di Provinsi Banten menilai bahwa alokasi anggaran dana hibah tersebut dari tahun 2010 sampai 2011 ini sangat besar alokasinya, dan disinyalir terkait kepentingan politik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Muhadi menjelaskan, bahwa alokasi dana hibah dan bantuan social Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun 2011 sebesar Rp. 340.463 milyar.

“Alokasi tersebut terbagi menjadi 6 kelompok diantaranya, hibah untuk intansi/lembaga vertical seperti BPS, KPU, Pengaman Pilkada, Pengamanan Pilgub, dan lainnya, bantuan hibah untuk kepemudaan dan olahraga diantaranya seperti KONI, Kwarda, FKPPI, KNPI, Arung Jeram, dan lainnya, organisasi pendidikan seperti bantuan hibah untuk Madrasah, Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), beasiswa, dan lainnya, organisasi keagamaan seperti bantuan hibah untuk LPTQ, NU, Muhahadiyah, dan lainnya, organisasi wanita seperti organisasi bhayangkara, organisasi wanita Lanal Banten, organisasi wanita Korem, BKOW, PKK, Dharmawanita, dan lainnya, dan untuk kelompok masyarakat/perorangan seperti bantuan untuk Yayasan-yayasan, DKM Majid Nabawi, MUI Kab/Kota, Pondok Pesantren Salafiyah dan Modern, dan lainnya. Alokasi dana hibah tersebut sampai saat ini (18/08/2011), sudah terealisasi sebesar Rp. 222.396 Milyar (65.9%),” terang Muhadi kepada sejumlah wartawan saat konfrensi pers di ruang press room Pemrov Banten, Jum’at (18/08/2011).

Muhadi mengatakan, bahwa alokasi dana hibah tersebut tidak ada yang harus dipertanyakan karena sudah ada di Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) dan diproses suseuai dengan mekanisme yang benar.

“Mekanisme alokasinya melalui berbagai tahap. Angaran yang sudah tertera di DPA tersebut dialokasi melalui berbagai tahap prosedur yang dimulai dari pengajuan proposal melalui SKPD terkait, kemudian melalui Keputusan Gubernur tentang pembebanan, selanjutnya dilaksanakan MoU (kesepakatan) antara penerima dengan Pemprov Banten yang diwakili oleh Asda yang membidangi, misalnya KPU oleh Asda I. Dalam MoU tersebut, si pemohon disebutkan identitasnya, lalu dana tersebut ditransfer melalui nomor rekening si pemohon yang namanya tercantum dalam MoU. Dalam SK pemberian juga disebutkan. Jadi jelas bahwa alokasi dana hibah, dan bantuan sosial melalui tahapan-tahapan,” tegas Muhadi.

Muhadi juga mengatakan, bahwa realisasi dana ada yang direalisasikan secara bertahap. Dana hibah untuk KPU sebesar Rp.132.5 milyar direalisasi secara bertahap. Tahap pertama sudah direalisasikan yakni sebesar Rp. 23.062 milyar. Tahap II sebesar Rp.39 Milyar. Terdapat sisa angaran yang belum direalisasikan sebesar Rp.70.348 Milyar.

“Begitu juga dana hibah untuk Panitia Pengawas Pilkada/Pilgub sebesar Rp.15,254 Milyar. Sudah terealisasi sebesar Rp.9.254 Milyar. Anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp.6 Milyar,” ujarnya.

Muhadi juga menegaskan, bahwa bantuan dana hibah diberikan melalui kriteria tingkat kepentingan (kebutuhan-red), dan urgensi kemampuan anggaran Pemprov Banten dalam menentukan kriteria besaran nominal bantuan hibah yang diberikan.

Terkait anggapan bahwa dana hibah Pemrov Banten pada tahun 2010-2011 sangat besar alokasi anggarannya dianggap oleh sejumlah kalangan sebagai bentuk kebijakan politik menjelang pemilukada, Muhadi mengakui bahwa ada keterkaitan (kepentingan-red) politis. “Dikatakan kepentingan politis memang itu benar. Dana hibah ini memang untuk kepentingan politis seperti untuk membiayai KPU, Panwas, Pengamanan Pilkada dan lainnya,” tegas Muhadi.

Namun demikian, Muhadi menegaskan bahwa dana hibah dialokasikan melalui APBD Provinsi Banten. “Dalam proses alokasi tersebut melalui proses pembahasan dan kesepakatan dengan pihak legislatif. Jadi ini saya rasa sudah tidak ada masalah,” tegas Muhadi.

Terkait antisipasi terjadinya penyelewengan alokasi dana hibah, Muhadi mengatakan bahwa pihaknya memiliki lembaga pengawasan internal. “Kita punya pengawas internal seperti Inspektorat, Inspektorat Depdagri, BPK, dan lainnya. Jadi kita jelas memiliki instrumen pengawasan, sehingga dapat meminimalisir penyelewengan,” tegasnya. @MANSAR

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s