KPK Awasi Proses Kasus Bansos di Sikka

JAKARTA, 21/11 - PEMERIKSAAN WAMEN BUMN. Wakil Menteri BUMN, Mahmuddin Yasin memberikan keterangan kepada wartawan usai memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/11). Mahmuddin Yasin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penjualan tanah oleh PT Barata Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, dengan tersangka Direktur Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Barata Indonesia, Mahyuddin Harahap. FOTO ANTARA/Reno Esnir/Koz/ama/11.

MAUMERE,- Ketua DPRD Sikka, Rafael Raga. Kepada masyarakat Doreng, Rafael menegaskan bahwa saat ini penyidik KPK serius mengawasi penanganan kasus Bansos di Sikka.

Rafael menceritakan kembali hasil perjalanan lima anggota DPRD Sikka ke Jakarta guna mempertanyakan penanganan kasus dana bansos di Sikka apakah ditangani KPK atau Kejati NTT guna mendapatkan kepastian penanganannya.

Seperti pernah diutarakan media ini sebelumnya, Rafael Raga mengatakan, KPK hanya melakukan koordinasi dan akan mengawasi serius penanganan kasus bansos Sikka yang ditangani Kejati NTT. Tiga pilar utama demokrasi yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif, kata Rafael, mempunyai kewenangan masing-masing yang tidak boleh diintervensi siapa pun.

Sebagai Ketua DPRD Sikka, Rafael mengatakan, dirinya mengajak semua pihak di Sikka untuk menghormati proses hukum kasus dana bansos di Sikka yang sementara ini berlangsung di Kejati NTT.

Untuk diketahui, Ketua DPRD Sikka, Rafael Raga, telah menerima surat jawaban KPK atas pengaduan DPRD Sikka terkait kasus dana bansos di Sikka. DPRD Sikka dalam pengaduan ke KPK meminta kejelasan lembaga mana yang menangani kasus dana bansos di Sikka, KPK atau Kejati NTT.

Pasalnya, DPRD Sikka menginginkan KPK yang menangani kasus tersebut. Namun KPK dalam jawabannya telah menegaskan pengaduan DPRD Sikka hanya sebagai bahan informasi dalam rangka koordinasi dan supervisi kasus dana bansos di Sikka yang sedang ditangani Kejati NTT.

Menyikapi KPK itu, Rafael, kepada wartawan di Kantor DPRD Sikka, Senin (14/11/2011) siang, menegaskan, jika merujuk surat KPK tersebut, maka KPK dalam kasus dana bansos di Sikka bertindak sebagai pengawas alias supervisor bagi jaksa Kejati NTT yang sedang menangani kasus bansos Sikka.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s